Isi UUD No. 32 tahun 2004?

Pertanyaan:

Isi UUD No. 32 tahun 2004?

Dengarkan Jeda UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang Pemerintahan Daerah , mendefinisikan otonomi daerah, pembagian wilayah (provinsi, kabupaten/kota), kewenangan pemerintahan daerah (termasuk urusan wajib seperti perencanaan, ketertiban umum, dan urusan pilihan), serta struktur pemerintahannya yang mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang ini menjadi landasan utama penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pusat dan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti laut. Poin-poin Utama Isi UU No. 32 Tahun 2004: Otonomi Daerah : Memberikan wewenang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Struktur Pemerintahan : Membagi daerah menjadi Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri (Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD). Kewenangan Daerah : Urusan Wajib : Meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, tata ruang, ketertiban umum, penyediaan sarana/prasarana dasar, dll. Urusan Pilihan : Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menjadi urusan konkuren. Kewenangan Kelautan : Memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya laut hingga 12 mil dari garis pantai bagi provinsi, dan kabupaten/kota mendapatkan bagian sepertiganya. Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Kepegawaian : Mengatur penempatan dan penggajian PNS Daerah, termasuk gaji yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Penting untuk Diketahui: Undang-undang ini merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan telah mengalami perkembangan serta amandemen seiring waktu, digantikan oleh undang-undang yang lebih baru seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 32 Tahun 2004 – Peraturan BPK Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provi… BPK RI UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf – Peraturan BPK 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan … BPK RI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN … (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: a. pere… DKPP RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. (2) Daerah mendapatkan bag… Wikisumber Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi I. PENJELASAN UMUM 1. Dasar Pemikiran – PPID Unud Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai de… Universitas Udayana BAB III Pembahasan Dan Analisis Berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Otonomi Daerah. Sedangkan UU No.23 Ta… Universitas Kristen Satya Wacana Link Terkait UU No. 32 Tahun 2004 – Peraturan BPK Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Otonomi daerah, daerah dibagi atas daerah-daerah provi… BPK RI UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf – Peraturan BPK 7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan … BPK RI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN … (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: a. pere… DKPP RI Tampilkan semua Link Terkait