Selama berjalannya waktu, hubungan agama (khususnya Umat Islam) dan Negara RI telah terjadi pasang

Pertanyaan:

Selama berjalannya waktu, hubungan agama (khususnya Umat Islam) dan Negara RI telah terjadi pasang naik dan pasang surut, adakalanya hangat memanas, namun dapat pula dingin membeku.

Kondisi ini telah terjadi sebelum Indonesia merdeka, terjadi kemerdekaan, era Soekarno, era Soehartoa, era Reformasi, bahkan sampai dengan Pilres / Pileg 201 9 .Pertanyaan:Sebuah. Apa yang menyebabkan hubungan negara (pemerintah) dengan agama ( khususnya Umat ​​Islam) seperti itu?b. Kenapa Kondisi Hubungan seperti ITU TIDAK Terjadi DENGAN Umat agama lainnya di Indonesia?​

Pada masa pergerakan nasional, umat Islam memainkan peran krusial dalam perjuangan kemerdekaan. Organisasi-organisasi seperti Sarekat Islam menjadi wadah perlawanan yang efektif. Namun, perdebatan mengenai dasar negara mulai muncul menjelang kemerdekaan, terutama terkait peran Islam dalam konstitusi.

Puncak perdebatan terjadi saat penyusunan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang mencantumkan frasa “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Frasa ini kemudian dihapus sehari sebelum proklamasi, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam pembukaan UUD 1945 untuk menjaga persatuan nasional dan mengakomodasi keberatan dari perwakilan non-Muslim, terutama dari Indonesia Timur. Momen ini menandai kompromi fundamental antara nasionalisme sekuler dan aspirasi politik Islam.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, hubungan cenderung dinamis. Orde Lama menghadapi tantangan serius dari gerakan yang ingin mendirikan negara Islam, seperti pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) , yang menunjukkan ketegangan nyata antara visi negara Pancasila dan ideologi teokratis. Di sisi lain, Soekarno mencoba merangkul kekuatan Islam melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) , meskipun hubungan dengan kelompok Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga mengalami pasang surut tergantung pada dinamika politik saat itu.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hubungan cenderung lebih terkoordinasi dan terkontrol oleh pemerintah. Pada awalnya, kekuatan politik Islam dikekang dan disatukan ke dalam satu partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) , untuk membatasi pengaruh politiknya.

Menjelang akhir kekuasaan Soeharto, terjadi perubahan kebijakan di mana pemerintah mulai merangkul Islam, yang dikenal sebagai politik “Islamisasi” Orde Baru. Pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada tahun 1990 menjadi salah satu indikator penting dari pergeseran ini, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik dari kalangan intelektual Muslim.

Dinamika ini menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan negara di Indonesia bukanlah hubungan yang statis, melainkan terus berevolusi seiring dengan perubahan rezim dan tantangan zaman yang membentuk lanskap politik, sosial, dan keagamaan di Indonesia.