Bagaimana menurut saudara jika sebuah peraturan daerah (perda) didukung oleh sebagian besar

Pertanyaan:

Bagaimana menurut saudara jika sebuah peraturan daerah (perda) didukung oleh sebagian besar masyarakat namun bertentangan dengan konsitusi negara dan peraturan diatasnya

Jika Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan konstitusi atau peraturan di atasnya (seperti UU dan UUD 1945), secara hukum Perda tersebut batal dan tidak berlaku, terlepas dari dukungan masyarakat , karena konstitusi adalah hukum tertinggi; masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Dukungan publik bisa menjadi pertimbangan politik dan sosial, tapi tidak mengubah kekuatan hukum, di mana hukum yang lebih tinggi selalu mengesampingkan yang lebih rendah, dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggeser kewenangan pembatalan Perda ke Mahkamah Agung (MA).

Analisis Situasi:

Langkah yang Bisa Diambil:

Kesimpulan: Meskipun didukung mayoritas, Perda yang bertentangan dengan konstitusi tetap harus dibatalkan demi supremasi hukum dan UUD 1945. Dukungan masyarakat menjadi isu politik dan sosial penting, namun tidak bisa mengalahkan kekuatan hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945.